Alasan Keamanan, KPU Myanmar Tunda Pemilu di 3 Daerah

YANGON - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Myanmar mengumumkan pemungutan suara di tiga daerah di negara bagian Kachin, Myanmar utara akan ditunda menyusul kondisi keamanan yang tidak kondusif.

"Pemilihan umum di tiga daerah di negara bagian Kachin telah ditunda karena alasan keamanan yang tidak kondusif untuk melaksanakan pemilihan umum yang bebas dan adil," ujar Komisi Pemilihan Umum Myanmar dalam pengumumannya yang disiarkan oleh televisi setempat seperti dikutip Associated Press Sabtu, (24/3/2012).

Negara bagian Kachin selama ini telah dihadapkan pada sejumlah kasus bentrokan antara pasukan pemerintah dan pemberontak etnis Kachin yang menuntut otonomi atas kawasan itu. Pertempuran sporadis antara kedua pihak juga dilaporkan meningkat sejak akhir 2011.

Amerika Serikat (AS) yang terus memantau pemungutan suara di Myanmar ini telah mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan kekerasan yang terjadi di Kachin.

"Kami khawatir atas kekerasan yang terjadi di Kachin. Namun kami mencoba memahami Pemerintah Myanmar yang tidak ingin kekerasan membuat masyarakat Kachin kehilangan hak mereka," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Victoria Nuland.

Namun juru bicara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Nyan Win menganggap penundaan pemungutan suara oleh KPU itu mengejutkan dan mengecewakan. Menurut Nyan Win dua dari tiga daerah yang mengalami penundaan yakni Mogaung dan Bamaw diharapkan dapat menyumbangkan jumlah suara yang besar bagi kemenangan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi.

"Saya tidak melihat ancaman keamanan apapun di daerah itu karena Saya telah berkunjung ke sana," ujar juru bicara NLD Nyan Win.

Aung San Suu Kyi yang mengincar kursi di parlemen ini sebelumnya sempat mengutarakan kekhawatirannya terkait akan adanya praktek kecurangan pemilu pada April mendatang.

"Saya khawatir dengan banyaknya penyimpangan dalam pendataan daftar pemilih. Tetapi Presiden Thein Sein tetap menunjukan komitmennya untuk melakukan reformasi," ujar Suu Kyi.

Pemilu parlemen Myanmar pada 1 April mendatang mendapat perhatian khusus dari AS dan Uni Eropa. Jika pemilu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan maka AS dan Uni Eropa mengatakan, pihaknya akan mencabut sanksi atas Myanmar.(rhs)